KARAWANG – Kabar Nusantara News,- Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk yang ke-11 kali secara berturut-turut.
Atas capaian tersebut, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja secara profesional dalam mengelola keuangan daerah.
Menurut Aep, opini WTP merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Alhamdulillah, raihan WTP ke-11 ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah, ASN, serta dukungan DPRD Kabupaten Karawang. Prestasi ini menjadi bukti komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel,” ujar Aep.
Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam memastikan setiap anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Aep juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), serta DPRD Kabupaten Karawang yang selama ini terus menjaga sinergi, kolaborasi, dan fungsi pengawasan secara konstruktif.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Dengan raihan opini WTP ke-11 secara berturut-turut, Kabupaten Karawang semakin mempertegas posisinya sebagai daerah yang konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Redaksi: Opini WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.(Red)