Karawang – Kabar Nusantara News,- Mewakili Bupati Karawang, Haji Maslani menghadiri sekaligus meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan ketahanan pangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang bersama jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Senin (25/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung program nasional, khususnya peningkatan ketahanan pangan dan pembinaan produktif bagi warga binaan pemasyarakatan.
Dalam peninjauannya, Haji Maslani melihat berbagai program kemandirian yang telah berjalan di lingkungan Lapas Kelas IIA Karawang. Program tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga pengolahan pangan mandiri yang dikelola sebagai sarana pembinaan produktif bagi warga binaan.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Lapas Karawang merupakan bentuk nyata implementasi program strategis nasional sekaligus sejalan dengan visi pembangunan pemerintah pusat melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Program pembinaan produktif seperti ini sangat positif karena tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan dan kemandirian ekonomi yang bermanfaat setelah kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI serta seluruh petugas Lapas yang terus berinovasi menghadirkan program-program pembinaan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan warga binaan.
Selain meninjau area budidaya dan pengolahan pangan, rombongan juga melihat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, termasuk di lingkungan pemasyarakatan.
Pemerintah Kabupaten Karawang berharap sinergi lintas sektor ini dapat terus diperkuat guna menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, memperluas peluang ekonomi produktif, serta mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan mandiri.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pemasyarakatan, program pembinaan berbasis produktivitas diharapkan mampu menjadi contoh pengembangan kemandirian pangan yang efektif dan berkelanjutan di daerah.(Red)